Diberikan Diskon PBB Hingga 100%, Bagi Perushaan yang Mengalami Korban Bencana atau Rugi

Lampung, NewsAkuntanmu – Pemerintah melalui Kementrianj Keuangan secara resmi telah menerbitkan aturan tentang diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2023. Aturan terbaru ini mengumumkan pemerintah lewat Kementrian Keuangan memberikan pengurangan pajak bumi dan bangunan bagi sektor Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan (PBB B3) yang mengalami bencana atau kerugian 2 tahun berturut-turut yang sudah berlaku efektif pada 1 Januari 2024.

Aturan baru ini merupakan penyempurnaan dari PMK Nomor 83 Tahun 2017. Penyempurnaaan yang dimaksud dari PMK Nomor 83 Tahun 2017. Penyempurnaan yang dimaksud meliputi penyesuaian objek pajak yang dapat diberikan pengurangan PBB, penambahan saluran elektronik dalam pengejauan dan penyelesaian permohonan, dan pengutaraan terkait pemebrian pengurangan PBB secara jabatan.

Menurut PMK Nomor 129 Tahun 2023, wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pengurangan PBB. Kondisi wajib pajak tertentu yang diberikan pengurangan PBB yaitu yang mengalami kerugian komersial dan kesulitan likuiditas terhitung selama 2 tahun berturut turut.

Kondisi permohonan pengurangan bagi yang mengalami kerugian ini berbeda dengan regulasi sebelumnya yang cukup dengan pembukuan tahun kalender pencatatan sebelum tahun pengajuan permohonan. Pemberian pengurangan PBB ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi wajib pajak yang sedang mengalami kesulitan melunasi kewajiban PBB.

Perubahan lainnya yang terdapat dalam PMK 129 Tahun 2023, Direkorat Jenderal Pajak akan menilai permohonan berdasarkan aktiva lancer, dari yang sebelumnya berdasarkan kas yang diperoleh dari kegiatan usaha.

Selanjutnya, periode permohonan juga diperpanjang dari yang awalnya 6 bulan sejak kejadian, berubah menjadi lebih maju pada tahun yang sama dengan kejadian. Selain itu, jika pada  PMK sebelumnya mewajibkan wajib pajak untuk tidak memiliki tunggakan PBB, namun pada PMK baru ini ketentuan tersebut dihilangkan.

PMK 129/2023 juga memberikan izin permohonan untuk dilakukan melalui saluran elektronik. Untuk kewenangan penentuan diskon hingga 100% akan dilimpahkan kepada Kepala Kanwil DJP untuk menelitidan memberikan keputusan.

Dalam PMK 129/2023 pengurangan PBB ditetapkan untuk kondisi tertentu atas PBB yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB dapat diberikan paling tinggi sebesar 75%. Sementara, untuk pengurangan PBB akibat bencana alam atau sebab lain yang luar biasa atas PBB, atau surat Tagihan Pajak (STP) PBB yang bisa diberikan paling tinggi 100%.

Jangka waktu pengajuan untuk kondisi tertentu yaitu 3 bulan sejak diterimanya  SPPT, 1 bulan sejak diterimanya SKP PBB, atau 1 bulan sejak SK Pembetulan atas SPPT/SKP PBB diterima. Sementara itu, jangka waktu pengajuan untuk bencana alam atau sebab lain yang luar biasa bisa diajukan pada tahun terjadinya bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Syarat Pengajuan Pengurangan PBB

Syarat pengurangan PBB diantaranya adalah satu permohonan berlaku untuk satu SPPT/SKP/STP PBB, diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, ditandatangani wajib pajak, dan dilampirkan dokumen pendukung. Pengajuan  yang sudah lengkap tersebut dapat disampaikan secara langsung, atau menggunakan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bkti pengiriman surat atau secara elektronik.